Statement: “Miss Internet Bali” and women's participation at the Internet Governance Forum 2013

The Internet Governance Forum is a United Nations mandated space and as such, we expect and demand adherence to respectful and non-discriminatory standards of behavior. As participants of the Internet Governance Forum 2013 who are working to advance gender equality and the active participation of women in Internet governance policy dialogue and processes, we see this as a huge step back taken by organisers in this process.

To APJII (Indonesian Internet Service Providers’ Association)

cc: Organisers of IGF 2013, IGF MAG, IGF Secretariat

“Miss Internet Bali” and women’s participation at the Internet Governance Forum 2013

We commend the motivation and commitment to encourage and promote women’s participation on the development and use of the Internet. However, as advocates and activists working on women’s rights in Indonesia, and as participants of the Internet Governance Forum 2013, we are writing to register our concern on your “Miss Internet Bali” initiative as a flagship programme under APJII to promote safe, healthy and productive use of the Internet amongst Indonesian society. We further state our protest on the promotion of this programme in conjunction with the Internet Governance Forum 2013

The decision to run the programme in a format that is strongly reminiscent of beauty pageants positions women as passive objects of beauty rather than active, diverse and empowered citizens and users of the Internet who shape and define the world we live in. This can have the effect of perpetuating gender stereotypes that act to further marginalize and discriminate women instead of promoting their rights and concerns, which runs completely contrary to the stated objectives of your programme.

The approach of this programme also runs a great risk of reducing women’s contribution to the development and use of the internet into becoming simply a marketing ploy and further communicates the message of the commodification of women’s images and representation in the shaping information societies. This is discriminatory.

The Internet Governance Forum is a United Nations mandated space and as such, we expect and demand adherence to respectful and non-discriminatory standards of behavior. As participants of the Internet Governance Forum 2013 who are working to advance gender equality and the active participation of women in Internet governance policy dialogue and processes, we see this as a huge step back taken by organisers in this process.

We strongly recommend that the commitment to recognise and promote women’s participation on the development and use of the internet be conceptualized and implemented with the empowerment and human rights of women as the framework instead. For example, by engaging in the Gender Dynamic Coalition, putting forward issues for women’s rights and leadership in internet governance, and supporting the full diversity of women’s leadership.

—————————

Statement in Indonesian

Kepada : APJII ( Asosiasi Penyedia Layanan Indonesia ‘Internet )

cc : Penyelenggara IGF 2013 , IGF MAG , Sekretariat IGF

“Miss Internet Bali” dan partisipasi perempuan dalam Internet Governance Forum 2013

Kami menghargai motivasi dan komitmen untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi perempuan pada pengembangan dan penggunaan internet. Namun, sebagai advokat dan aktivis yang bekerja pada hak-hak asasi perempuan di Indonesia, dan sebagai peserta dari Internet Governance Forum 2013, kami menuliskan surat ini untuk menyampaikan keprihatinan kami atas inisiatif “Miss Internet Bali “ sebagai program unggulan di bawah koordinasi dan inisiasi APJII untuk mempromosikan Internet aman , sehat dan penggunaan produktif bagi masyarakat Indonesia. Kami selanjutnya menyatakan protes kami pada promosi program ini dalam hubungannya dengan nternet Governance Forum 2013 ( http://bit.ly/172JhAN ) .

Keputusan untuk menjalankan program dalam format yang sangat mengutamakan keindahan perempuan dan memposisikan perempuan sebagai obyek pasif, yang seharusnya menjadi subjek yang aktif, memiliki semangat keragaman dan memberdayakan masyarakat dan pengguna internet yang membentuk dan mendefinisikan dunia yang kita jalankan dalam keseharian. Hal ini dapat memiliki dampak untuk mengabadikan ketimpangan gender dan lebih meminggirkan dan mendiskriminasikan perempuan, bukannya mempromosikan hak dan kepedulian perempuan, yang diimplementasikan benar-benar bertentangan dengan tujuan dari program Anda.

Pendekatan program ini juga menjalankan risiko besar untuk mengurangi kontribusi perempuan dalam pengembangan dan penggunaan internet, dan kemudian hanya dijadikan taktik pemasaran, untuk selanjutnya mengkomunikasikan pesan dari komodifikasi citra dan representasi perempuan dalam membentuk masyarakat informasi. Hal ini adalah sikap diskriminatif.

Internet Governance Forum adalah ruang mandat dari Persatuan Bangsa-Bangsa dan oleh karena itu, kami mengharapkan dan menuntut kepatuhan terhadap perilaku penghormatan dan non-diskriminatif. Sebagai peserta dari Internet Governance Forum 2013 yang bekerja untuk memajukan kesetaraan gender dan partisipasi aktif perempuan dalam dialog dan proses tata kelola Internet, kami melihat ini sebagai sebuah langkah kemunduran oleh pihak penyelenggara dalam proses ini.

Kami sangat menyarankan bahwa komitmen untuk memahami dan mendorong partisipasi perempuan dalam pengembangan dan penggunaan internet akan dikonsep dan dilaksanakan dengan perspektif hak dan pemberdayaan perempuan sebagai kerangka gantinya. Misalnya, dengan terlibat dalam pertemuan Koalisi Dinamis Gender (Gender Dynamic Coalition) dalam IGF 2013, memajukan hak-hak asasi perempuan dan kepemimpinan perempuan dalam tata kelola internet, dan mendukung penuh keragaman kepemimpinan perempuan.

Tanda tangan | Signed,

National Human Rights Commission of Indonesia (KOMNAS HAM)

Institut Pelangi Perempuan (IPP)

EROTICS Indonesia

Internet Democracy Project

Solidaritas Perempuan (SP)

Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI)

Gammaca

Our Voice

Institute for Women’s Empowerment (IWE)

Association for Progressive Communications (APC)

Point of View, India (POV)

Foundation for Media Alternatives, Philippines (FMA)

One World Platform for Southeast Europe (OWPSEE)

Si Jeunesse Savait, Democratic Republic of Congo (SJS)

IT for Change, India

Digital Rights Foundation, Pakistan

Bytes for All, Pakistan

Southeast Asian Press Alliance (SEAPA)

Marianne Franklin, IGF Internet Rights and Principles Dynamic Coalition

Jeannette Hoffman, Director of the Humboldt Institute for Internet and Society

Liz Probert, GreenNet UK

UNESCO Regional Chair on Women, Science and Technology in Latin America